Menurut Undang-Undang No.7 pasal 25 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Nihil; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan […]

Hukum administrasi perpajakan adalah peraturan yang menentukan pengelolaan pajak menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan fungsi dan tujuan yuridis perpajakan, pendaftarang dimulai dari pemungutan hingga penggunaannya untuk kepentingan negara. Hukum administrasi perpajakan berkaitan dengan peraturan penentuan dan pemungutan pajak.Dasar hukum pemungutan pajak Pasal 23 Undang-Undang Dasar RI 1945;Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan […]

Advokat Pajak hadir untuk menyelesaikan tindak pidana perpajakan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Seseorang yang berprofesi sebagai advokat pajak tidak hanya harus memiliki pengetahuan sebagai ahli hukum, namun juga memiliki pengetahuan perpajakan. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan bahwa Seorang Advokat adalah orang/sekelompok orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum baik didalam […]

Menurut Undang-Undang No. 7 pasal 2 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan, Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.Setiap Wajib […]